Jakarta – Indonesia kembali memperoleh kepercayaan dari komunitas internasional untuk memimpin Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2026. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB tersebut akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta organisasi internasional lainnya di Jenewa, Swiss.
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kamis (5/2/2026), penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB menjadi bentuk pengakuan dunia terhadap kontribusi aktif Indonesia dalam mendorong agenda pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.
Baca juga: Di Tengah Perang Iran–Israel, Prabowo Intensifkan Komunikasi dengan Pemimpin Negara Teluk
Penetapan tersebut dilakukan dalam pertemuan organisasi Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa. Pertemuan tersebut merupakan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB pada tahun 2026, yang juga bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya lembaga tersebut sejak dibentuk pada 2006.
Sebelumnya, pada 23 Desember 2025, Kementerian Luar Negeri RI mengumumkan bahwa Indonesia memperoleh dukungan dari negara-negara dalam kelompok kawasan Asia-Pasifik atau Asia-Pacific Group (APG). Melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan tersebut, negara-negara anggota sepakat menominasikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk periode 2026.
Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari upaya diplomasi yang dilakukan secara terkoordinasi oleh pemerintah Indonesia. Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, berbagai perwakilan RI di luar negeri turut melakukan pendekatan diplomatik kepada negara-negara sahabat guna memperoleh dukungan dalam proses pencalonan tersebut.
Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa memainkan peran utama sebagai garda terdepan diplomasi Indonesia di forum Dewan HAM PBB. Upaya ini juga didukung oleh Perutusan Tetap RI di New York serta jaringan perwakilan diplomatik Indonesia lainnya melalui komunikasi dan pendekatan yang terstruktur dalam forum-forum multilateral.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro akan memimpin seluruh sidang dan proses kerja Dewan sepanjang tahun 2026. Kepemimpinan tersebut mencakup pengelolaan agenda tahunan Dewan, pembahasan berbagai isu hak asasi manusia global, serta menjaga proses dialog yang objektif, inklusif, dan berimbang di antara negara-negara anggota.
Sebelum mengemban tugas sebagai Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro juga pernah menduduki sejumlah posisi penting dalam diplomasi Indonesia, antara lain sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN di Kementerian Luar Negeri RI serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan. Ia juga merupakan alumni Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan angkatan 1985.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan. Kepemimpinan Indonesia akan menitikberatkan pada upaya membangun kepercayaan antarnegara, memperkuat dialog lintas kawasan, serta mendorong partisipasi konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan.
Tema yang diusung Indonesia dalam presidensi tersebut adalah “A Presidency for All”, yang mencerminkan komitmen untuk memperkuat konsensus di antara negara anggota, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas lembaga tersebut dalam sistem multilateral.
Presidensi Indonesia pada tahun 2026 juga menjadi yang pertama sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006 dengan mekanisme kepemimpinan yang bergilir di antara kelompok kawasan. Kepercayaan ini turut didasarkan pada rekam jejak Indonesia dalam isu hak asasi manusia di tingkat internasional.
Hingga saat ini, Indonesia tercatat telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB. Selain itu, Indonesia juga pernah dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB pada 2009 yang dijabat oleh Dian Triansyah Djani, serta pada 2024 oleh Febrian A. Ruddyard. Bahkan sebelumnya, Indonesia juga pernah memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB, pada tahun 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono.
Kepercayaan internasional tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang terus berperan aktif dalam memperkuat kerja sama multilateral, khususnya dalam upaya memajukan dan melindungi hak asasi manusia di tingkat global.*
